Paradigma pengelolaan olahraga di Indonesia tengah mengalami pergeseran fundamental. Selama bertahun-tahun, anggaran sektor ini kerap dipandang sebagai beban biaya (cost center) yang pasif, di mana dana terserap habis untuk operasional tanpa memberikan dampak finansial yang signifikan bagi negara. Kini, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan baru yang menempatkan olahraga sebagai peluang pendapatan (revenue opportunity) yang potensial untuk menopang struktur ekonomi nasional.
Langkah konkret diambil oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui penyederhanaan regulasi secara drastis, yakni merampingkan 191 Peraturan Menteri menjadi hanya empat aturan utama. Kebijakan ini secara khusus memberikan payung hukum bagi pengembangan industri olahraga dan wisata olahraga (sport tourism). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah bagi promotor swasta serta memberikan kepastian hukum yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan ajang olahraga berskala besar.
Strategi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Di tengah tantangan ekonomi global, sektor industri olahraga dunia yang diproyeksikan tumbuh signifikan hingga tahun 2032 menjadi alasan rasional bagi pemerintah untuk menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan baru. Fokus utamanya adalah memancing investasi swasta agar ekosistem olahraga nasional tidak lagi bergantung sepenuhnya pada APBN.
Dalam implementasinya, potensi besar ini mulai menyasar penguatan ekosistem liga domestik. Meski liga sepak bola dan bola basket nasional saat ini telah mencatatkan perputaran ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, angka tersebut dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang luas. Dengan dukungan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang memiliki antusiasme tinggi terhadap olahraga, integrasi bisnis yang matang diharapkan mampu mendorong kontribusi sektor ini secara lebih masif bagi perekonomian Indonesia.
