Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek ambisius pembangunan jaringan kereta api logistik di Pulau Kalimantan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memilih menempuh jalur investasi swasta sebagai sumber pendanaan utama pembangunan infrastruktur perkeretaapian tersebut.
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu," ujar Dudy saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/6/2026). Ia menambahkan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga diberi kesempatan untuk turut berinvestasi apabila menilai proyek ini memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sebagai acuan keberhasilan model bisnis serupa, Dudy menunjuk operasional angkutan logistik kereta api di Sumatera Selatan yang telah dikelola PT KAI secara komersial. Lini usaha tersebut berjalan tanpa subsidi maupun skema kewajiban pelayanan publik (PSO), namun justru menjadi salah satu penopang utama pendapatan perusahaan pelat merah itu.
Menhub menjelaskan bahwa kontribusi besar dari bisnis logistik di Sumatera Selatan telah memperkuat kemampuan PT KAI dalam mempertahankan layanan kereta api di berbagai rute, khususnya di Pulau Jawa. Mekanisme ini mencerminkan prinsip subsidi silang antarlini usaha yang memungkinkan operasional tetap berjalan secara efisien dan berkesinambungan.
Dudy juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung mendorong percepatan realisasi pembangunan kereta logistik di Kalimantan sesuai kebutuhan nasional. Meski demikian, ia mengakui bahwa laju pembangunan sangat bergantung pada kesiapan investor mengingat proyek perkeretaapian memerlukan investasi dalam jumlah sangat besar serta perencanaan bisnis yang matang. "Bangun kereta kan enggak murah itu," imbuhnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan jalur kereta api sepanjang 2.772 kilometer di Kalimantan guna memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik lintas provinsi di pulau terbesar ketiga di dunia tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menyatakan bahwa rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih dalam tahap penghitungan dan perencanaan yang cermat. Pemerintah berencana membentuk komite lintas kementerian dan lembaga untuk menampung berbagai masukan serta menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan spesifik Kalimantan.
Menurut Agus, Kalimantan hingga saat ini belum memiliki jaringan kereta api, padahal pulau ini menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk di sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai. Kehadiran jalur kereta api dinilai akan membuka konektivitas antarprovinsi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik secara signifikan di seluruh wilayah Kalimantan.
