Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melakukan kunjungan kerja penting ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat lokal. Kunjungan tersebut diisi dengan diskusi mendalam bersama perwakilan legislatif tingkat kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, serta perwakilan pemuda dan perempuan setempat.
Dalam dialog tersebut, Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John Gobai, menyampaikan sejumlah poin tuntutan strategis dari masyarakat. Fokus utama tuntutan tersebut meliputi penyediaan data pengungsi konflik bersenjata yang valid oleh pemerintah daerah, pemberian ruang advokasi hukum bagi masyarakat adat dan aktivis, serta permohonan fasilitasi pertemuan dengan Presiden RI guna membahas masa depan pembangunan di Papua Tengah yang damai tanpa kekerasan.
Pihak DPR Papua Tengah juga menyoroti pentingnya evaluasi pendekatan keamanan di wilayah tersebut. Mereka mengusulkan penarikan pasukan non-organik dan penguatan satuan organik lokal seperti Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) dengan memaksimalkan perekrutan putra-putri daerah asli Papua guna menjaga stabilitas keamanan di lingkungan mereka sendiri.
Merespons berbagai masukan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan apresiasinya dan menegaskan bahwa pemerintah pusat siap berkolaborasi mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, ia juga memberikan batasan tegas bahwa semua aspirasi terkait pembangunan, hukum, dan keamanan akan diupayakan solusinya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan isu kedaulatan negara.
