Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaruh perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak-anak di Indonesia, mulai dari kemiskinan ekstrem, putus sekolah, hingga kasus perundungan yang kian marak. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan perlunya integrasi kebijakan di sektor pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi agar perlindungan terhadap generasi muda dapat berjalan lebih efektif.
Cucun menyatakan bahwa penyelesaian hambatan yang dihadapi anak-anak merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi pemerintah, pengawasan legislatif, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi konkret di lapangan.
Terkait fungsi anggaran, DPR berkomitmen untuk terus mengawal pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar menyasar program kesejahteraan anak dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup mereka secara langsung.
Selain isu sosial konvensional, parlemen juga menyoroti tantangan baru di era digital, yakni dampak negatif disrupsi teknologi dan arus informasi liar yang berpotensi merusak kesehatan mental anak. Untuk meredam risiko ini, kolaborasi berlapis mutlak diperlukan, mulai dari pembuatan regulasi yang tegas oleh pemerintah hingga pengawasan ketat di lingkungan keluarga dan sekolah.
Cucun menekankan bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada pemenuhan hak-hak dasar anak. Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak, akses pendidikan berkualitas, serta lingkungan yang aman dari kekerasan merupakan investasi jangka panjang demi mewujudkan fondasi kesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
