YOGYAKARTA — PT Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis di sektor logistik dan kepelabuhanan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam diskusi daring MAW Talkshow episode 71 pada Selasa (21/7/2026), SM Corporate Secretary PT Pelabuhan Tanjung Priok, Fiona Sari Utami, menyatakan bahwa manajemen hubungan ini bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan strategi inti korporasi.
Fiona menjelaskan bahwa kompleksitas industri pelabuhan menuntut perusahaan untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Hal ini penting karena setiap elemen—mulai dari pengguna jasa, regulator, media massa, asosiasi industri, masyarakat sekitar pelabuhan, hingga internal karyawan—memiliki ekspektasi dan kepentingan yang berbeda. Pemetaan yang tepat membantu manajemen mengidentifikasi potensi risiko dan merancang program komunikasi yang relevan bagi setiap kelompok.
Lebih lanjut, ia menekankan prinsip "everyone is PR" di lingkungan internal. Tanggung jawab menjaga hubungan baik dan reputasi perusahaan tidak hanya berada di pundak divisi hubungan masyarakat atau layanan pelanggan, melainkan seluruh lini karyawan. Mulai dari staf operasional di lapangan hingga jajaran manajemen puncak, setiap individu merupakan representasi citra perusahaan dalam interaksi sehari-hari.
Dalam implementasinya, PT Pelabuhan Tanjung Priok secara aktif menjaring aspirasi melalui berbagai instrumen, seperti survei kepuasan, dialog komunitas, focus group discussion (FGD), serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program sosial yang dijalankan, seperti perbaikan gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, dirancang berbasis kebutuhan riil warga sekitar guna memberikan dampak nyata.
Terkait hubungan dengan media massa, Fiona menggarisbawahi pentingnya kemitraan yang berbasis kepercayaan dan komunikasi konsisten, bukan sekadar transaksional saat terjadi krisis. Kepercayaan yang terjaga dengan media dinilai menjadi benteng pertahanan pertama dalam memverifikasi informasi sebelum menjadi isu liar. Upaya ini didukung dengan sistem mitigasi krisis internal yang matang, termasuk penyusunan prosedur operasional standar (SOP) komunikasi dan pelatihan juru bicara.
