Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai salah satu kunci penguatan sektor pariwisata di kawasan Asia Pasifik. Hal itu ia sampaikan dalam The 13th APEC Tourism Ministerial Meeting atau Pertemuan Tingkat Menteri Pariwisata APEC ke-13 di Makau SAR, Tiongkok, Sabtu (27/6/2026).
Dalam forum tersebut, Widiyanti menekankan bahwa teknologi pintar dan inovasi digital tidak hanya berperan sebagai alat pendukung layanan, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih tangguh, inklusif, dan saling terhubung antarnegara anggota APEC.
Menurutnya, Indonesia yang saat ini tengah menjalani transformasi digital secara luas melihat perlunya pendekatan yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan kolaborasi berbasis komunitas. Pendekatan tersebut dinilai mampu memastikan pertumbuhan pariwisata tidak hanya menguntungkan pelaku besar, tetapi juga masyarakat lokal dan usaha kecil di destinasi wisata.
Widiyanti menyampaikan bahwa inovasi digital perlu diarahkan untuk menggeser pola pengembangan pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan massal menuju pariwisata bernilai tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat tersebar lebih merata sekaligus menjaga daya dukung destinasi.
Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC memperkuat transformasi digital yang inklusif. Salah satu tantangan yang perlu dijawab bersama adalah kesenjangan literasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak destinasi.
Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia mencontohkan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai bagian dari upaya memperluas akses transaksi digital. Penggunaan sistem pembayaran yang semakin terhubung dinilai dapat mempermudah wisatawan, memperkuat konektivitas ekonomi, serta membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Selain sistem pembayaran, Indonesia turut menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan infrastruktur digital. Kemampuan pelaku usaha untuk menggunakan teknologi dinilai akan berpengaruh langsung terhadap daya saing destinasi dan kualitas layanan kepada wisatawan.
Kementerian Pariwisata RI juga memperkenalkan pengembangan MaiA, sarana perencanaan perjalanan berbasis kecerdasan buatan. Platform ini dirancang untuk membantu meningkatkan visibilitas destinasi sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih personal bagi wisatawan.
Pemanfaatan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan semacam itu, menurut Indonesia, berpotensi diterapkan lebih luas di kawasan APEC. Selain memperkaya pengalaman wisatawan, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah dan pelaku industri dalam merancang kebijakan serta layanan pariwisata yang lebih tepat sasaran.
Widiyanti turut menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital bagi tenaga kerja pariwisata. Adaptasi sumber daya manusia terhadap perkembangan teknologi dipandang sebagai prasyarat agar sektor pariwisata mampu bergerak cepat mengikuti perubahan kebutuhan pasar.
Ia menekankan bahwa inovasi digital seharusnya menjadi sarana pemersatu dan pendorong pemerataan, bukan menciptakan hambatan baru bagi kelompok yang belum memiliki akses atau kemampuan memadai. Karena itu, kolaborasi lintas negara dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam transformasi pariwisata.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap implementasi APEC Tourism Strategic Plan 2025–2029, Putrajaya Vision 2040, serta hasil kajian APEC mengenai peningkatan efektivitas fasilitasi perjalanan wisata di kawasan. Widiyanti menyebut Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh ekonomi APEC untuk membangun masa depan pariwisata yang maju secara teknologi, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.