Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang cenderung moderat dan menghindari konfrontasi menjadi sorotan kalangan pengamat politik. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menganalisis bahwa pendekatan tersebut dapat dimaknai sebagai strategi politik untuk memperluas basis penerimaan di kancah nasional, meski di sisi lain menyimpan risiko tersendiri di hadapan warga Jakarta.

Dalam pandangan Arifki, seorang politisi yang secara aktif membangun citra positif di ruang publik umumnya memiliki ambisi politik yang melampaui jabatan yang tengah diembannya. Ia menyebut bahwa langkah semacam itu lazim dilakukan oleh tokoh yang tengah mempersiapkan diri untuk kontestasi lebih besar, baik itu pencalonan gubernur periode berikutnya maupun pertarungan di level nasional.

"Politisi ketika ingin menonjol atau membangun citra positif tentu memiliki kepentingan politik yang lebih tinggi. Bisa untuk posisi gubernur periode berikutnya atau bahkan untuk kontestasi yang lebih besar," ungkap Arifki kepada media, Sabtu (30/5/2026).

Arifki menilai peluang Pramono untuk tampil dalam percaturan politik nasional cukup terbuka lebar. Hal itu tercermin dari sikapnya yang relatif tenang serta kemampuannya menjaga relasi harmonis dengan berbagai spektrum kekuatan politik. Menurut Arifki, Pramono termasuk figur yang minim musuh politik dan dikenal mampu memelihara hubungan baik lintas kelompok.

Pengamat tersebut juga mencermati sejumlah momen di ruang publik ketika Pramono dan Presiden Prabowo Subianto saling memberikan apresiasi. Fenomena ini, kata Arifki, menunjukkan upaya Pramono membangun komunikasi politik yang inklusif meskipun keduanya berasal dari partai yang berbeda. Dengan pola seperti ini, Pramono dinilai berhasil menempatkan diri sebagai sosok yang tidak mengancam kekuatan politik manapun, sehingga lebih mudah diterima dalam konfigurasi politik tingkat nasional.

"Dengan posisi seperti ini, Pramono bisa saja menjadi figur yang diperhitungkan untuk posisi cawapres karena tidak memiliki kepentingan untuk maju sebagai gubernur dua periode," papar Arifki.

Di sisi kebijakan, Arifki mencatat bahwa Pramono mengambil pendekatan dengan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan gubernur-gubernur pendahulunya, mulai dari era Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Anies Baswedan. Meski langkah ini dinilai aman secara politis, strategi tersebut justru menyisakan pertanyaan besar mengenai identitas khas kepemimpinan Pramono sendiri.

"Pertanyaannya, apa pembeda Pramono dengan gubernur-gubernur sebelumnya? Ini yang perlu dijawab ke depan," tegasnya.

Sebagai contoh, Arifki menyoroti isu penanganan ikan sapu-sapu yang sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Menurutnya, isu tersebut lebih banyak memberikan keuntungan dari aspek pencitraan politik ketimbang dampak strategis yang benar-benar dirasakan masyarakat Jakarta secara luas.

Arifki mengingatkan bahwa warga Jakarta memilih Pramono dengan harapan besar akan hadirnya terobosan dan arah baru dalam pembangunan ibu kota. Oleh karena itu, yang paling krusial bukan sekadar popularitas atau manuver politik, melainkan sejauh mana kebijakan yang diambil mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Jakarta.

"Apakah ini menguntungkan bagi rakyat Jakarta? Itu yang harus dijawab. Masyarakat tentu berharap ada pembeda dan inovasi baru yang bisa ditunjukkan oleh Pramono selama memimpin Jakarta," pungkas Arifki.