Langkah politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pasca-pensiun terus menuai sorotan tajam. Praktisi hukum sekaligus pengamat politik, Ahmad Khozinudin, menilai manuver politik yang dilakukan Jokowi belakangan ini sarat akan kepentingan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ahmad Khozinudin mengkritik fenomena ini dengan mengibaratkannya sebagai praktik "raja-rajaan". Istilah ini merujuk pada situasi di mana seorang mantan pemimpin negara tetap berusaha mempertahankan dominasi dan pengaruh politiknya dalam menentukan arah koalisi atau dukungan kepartaian, meskipun masa jabatannya telah resmi berakhir.
Menurutnya, partai politik idealnya membangun basis massa dan elektabilitas secara mandiri melalui gagasan taktis, program kerja yang konkret, serta kedekatan emosional dengan konstituen. Ketergantungan yang berlebihan pada patronase figur besar dinilai dapat mencederai iklim kompetisi demokrasi yang sehat dan setara.
Spekulasi publik yang berkembang akibat manuver politik tersebut dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara netralitas tokoh bangsa dan kepentingan politik praktis. Ahmad menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap integritas dan netralitas para mantan pejabat negara.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo terkait kritik tersebut. Di sisi lain, PSI dalam berbagai kesempatan menegaskan sikap terbuka terhadap dukungan dari tokoh mana pun, selama aktivitas politik yang dijalankan tetap berjalan di koridor konstitusi dan mekanisme demokrasi yang berlaku.
