Ketua Fraksi DPR RI sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, angkat bicara menanggapi maraknya isu terkait potensi gejolak politik yang dikaitkan dengan narasi Reformasi Jilid II. Dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026), Sarmuji menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah bersama elemen masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya gejolak besar.
Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menyatakan bahwa berbagai faktor pemicu gejolak politik saat ini masih sangat mungkin untuk diantisipasi. "Raison d'etre atau alasan keberadaan gejolak politik itu masih bisa dicegah. Pemerintah masih bisa mengendalikan keadaan," tegasnya.
Politisi senior ini menambahkan, kondisi Indonesia pada tahun 2026 sangat berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Ia menyoroti perbedaan signifikan pada indikator ekonomi dan iklim politik. "Kalau dulu ada krisis ekonomi yang sangat berat, sekarang ekonomi kita masih tumbuh. Kalau dulu kebebasan politik dibatasi, sekarang ruang demokrasi sangat terbuka. Jadi saya melihat situasinya tidak sama," paparnya.
Pandangan Sarmuji ini didukung oleh berbagai analisis yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi dan langkah penguatan stabilitas nasional yang dilakukan pemerintah terbukti mampu menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global. Sistem demokrasi yang terbuka dan mekanisme politik yang berjalan dinilai menjadi faktor penyeimbang penting.
Menanggapi aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa di Jawa Tengah yang menyampaikan ultimatum, sejumlah organisasi kepemudaan justru mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu. Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah, Udin, menekankan pentingnya gotong royong demi menjaga ketahanan ekonomi nasional.
"Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan gotong royong seluruh elemen bangsa," kata Udin. Ia menambahkan bahwa sinergi antara mahasiswa, pemuda, pekerja, petani, pelaku UMKM, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci utama menghadapi dinamika global. "Kritik tetap penting, tetapi harus mampu mendorong solusi dan optimisme bagi masa depan bangsa," imbuhnya.
Di sisi lain, dukungan publik yang terjaga, soliditas koalisi politik, serta stabilitas keamanan nasional diyakini menjadi modal kuat untuk menangkal gejolak politik yang lebih besar. Modal tersebut menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia mampu melewati segala tantangan secara demokratis dan konstitusional.
