Masyarakat Dusun Jatiagung, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, memanfaatkan momentum reses anggota DPRD Kabupaten Jember untuk menyuarakan persoalan mendasar di sektor pelayanan publik. Dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar pada Selasa (14/7/2026), sorotan tajam tertuju pada implementasi program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai belum berjalan optimal di tingkat bawah.

Sejumlah warga mengeluhkan kendala teknis saat hendak mengakses fasilitas kesehatan menggunakan program UHC. Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya adalah lambatnya proses administrasi, status kepesertaan yang mendadak tidak aktif saat dibutuhkan, hingga minimnya informasi mengenai alur dan mekanisme penggunaan layanan tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat kerap kesulitan mendapatkan penanganan medis secara cepat.

Menanggapi keluhan tersebut, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sunarsi Khoris, menegaskan pentingnya mempertahankan UHC sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi kesehatan rakyat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kendala yang terjadi di lapangan murni disebabkan oleh lemahnya kualitas pelayanan dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, bukan karena konsep programnya yang bermasalah.

Sebagai langkah konkret, Khoris yang juga duduk di Komisi D DPRD Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UHC di seluruh fasilitas kesehatan. Ia mendesak adanya penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta puskesmas demi mempercepat aktivasi kepesertaan dan menyederhanakan birokrasi bagi pasien.

Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program ini agar selaras dengan tujuan awalnya dalam memberikan jaminan kesehatan yang mudah dan manusiawi. Komisi D DPRD Jember berjanji akan segera meneruskan aspirasi warga Gumukmas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dicarikan solusi cepat tanpa membebani pasien dengan urusan administratif yang rumit.