MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mengambil langkah strategis dalam mengelola sektor keolahragaan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution, olahraga di Sumut tidak lagi semata-mata diarahkan untuk mencetak atlet berprestasi, melainkan juga diproyeksikan sebagai industri yang mampu menghidupi dirinya sendiri melalui pendapatan berkelanjutan.
Gagasan ini disampaikan langsung oleh Bobby saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Pergatsi Sumut di Lapangan Gateball Sumut, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Jumat (26/7/2026) malam. Menurutnya, pengembangan olahraga di Sumut harus bergerak ke arah industrialisasi, bukan hanya berfokus pada aspek pembinaan semata.
"Tidak hanya sekadar pembinaan, tetapi juga melaksanakan event olahraga sehingga olahraga bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini juga bagian dari persiapan Indonesia Emas 2045, di mana sektor olahraga turut dapat dikembangkan secara produktif," tegas Bobby.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemprov Sumut menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut. Kepala Dispora Sumut, M. Mahfullah Pratama Daulay, menjelaskan bahwa Sumatera Utara termasuk salah satu daerah pelopor yang telah mengadopsi sistem BLUD pada sektor olahraga. Dengan mekanisme ini, pendapatan dari pengelolaan fasilitas olahraga dapat langsung digunakan kembali untuk keperluan pembinaan tanpa harus menunggu proses pencairan melalui APBD.
"Ini arahan langsung dari Bapak Gubernur Bobby Nasution. Beliau menginginkan potensi besar yang dimiliki olahraga di Sumatera Utara bisa menghasilkan pendapatan dan kembali dimanfaatkan untuk kemajuan olahraga itu sendiri," ungkap Mahfullah dalam kesempatan terpisah.
Saat ini, Dispora Sumut mengelola sejumlah fasilitas olahraga bertaraf internasional, mulai dari Stadion Utama Sumut, Stadion Madya, Stadion Mini Pancing, kolam renang, gedung serbaguna, hingga berbagai venue yang dibangun menjelang pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Seluruh infrastruktur ini menjadi aset strategis yang akan dimaksimalkan dalam kerangka industri olahraga.
Dari sisi cakupan retribusi, Mahfullah mengungkapkan bahwa objek retribusi yang saat ini dikelola Dispora Sumut baru berjumlah lima jenis. Namun, ke depan jumlahnya akan meningkat signifikan menjadi 34 objek retribusi. Perluasan tersebut akan mencakup arena boling, fasilitas biliar berstandar nasional, peralatan olahraga, kendaraan operasional cabang olahraga, serta berbagai venue pendukung lainnya.
"Kajian sudah rampung. Semua fasilitas yang tersedia akan dioptimalkan agar mampu menghasilkan pendapatan yang nantinya dikembalikan untuk pengembangan olahraga," kata Mahfullah.
Target penerapan penuh sistem BLUD ini direncanakan mulai beroperasi pada September 2026, setelah seluruh regulasi pendukung termasuk Peraturan Gubernur tentang tata kelola keuangan BLUD Dispora Sumut tuntas diproses. Mahfullah menyatakan optimismenya bahwa dalam kurun dua tahun ke depan, kebutuhan operasional olahraga di Sumut — seperti biaya listrik, pemeliharaan venue, serta penyediaan sarana dan prasarana — dapat ditopang secara mandiri dari hasil pengelolaan industri olahraga tanpa membebani APBD secara signifikan.
Mahfullah juga menegaskan bahwa transformasi ini tidak mengubah nomenklatur lembaga. Nama Dinas Pemuda dan Olahraga tetap dipertahankan, yang berubah adalah paradigma pengelolaan dan pemanfaatan aset olahraga agar lebih produktif dan bernilai ekonomi. "Yang kita bangun adalah ekosistem industri olahraga, sehingga olahraga bisa menghasilkan pendapatan dan hasilnya kembali untuk olahraga," tegasnya.
Konsep industri olahraga yang digagas Pemprov Sumut tidak terbatas pada pemanfaatan fasilitas fisik saja. Cakupannya meliputi penyelenggaraan event olahraga berskala besar, kerja sama strategis dengan organisasi keolahragaan, pengelolaan hak komersial pertandingan, hingga pemberdayaan pelaku UMKM di kawasan olahraga. Dengan pendekatan komprehensif ini, Pemprov Sumut berharap fasilitas olahraga yang dimiliki tidak hanya menjadi pusat pembinaan atlet, tetapi juga bertransformasi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
