Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat luas. Melalui akselerasi program kerja, pemerintah daerah menargetkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan mampu menyentuh angka 100 persen pada akhir Desember 2026 mendatang.
Target tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing, saat membacakan tanggapan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD di Kuala Kurun. Hingga Juli 2026, realisasi pemenuhan SPM kesehatan di wilayah tersebut dilaporkan baru mencapai 62,87 persen. Guna mengejar sisa target, Dinas Kesehatan setempat kini tengah menggencarkan berbagai langkah strategis.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021, terdapat 12 indikator utama pelayanan dasar yang wajib dipenuhi. Indikator tersebut mencakup pelayanan kesehatan terintegrasi mulai dari ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dasar, kelompok usia produktif, hingga warga lanjut usia. Selain itu, penanganan khusus juga ditargetkan bagi penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, serta kelompok rentan penularan HIV.
Kendati pasokan tenaga kesehatan secara umum relatif memadai, Pemkab Gumas mengakui masih menghadapi kekurangan pada pos dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah daerah menempuh jalur rekrutmen mandiri, mempererat kerja sama pelayanan spesialis dengan RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, serta mengoptimalkan penempatan tenaga dari program Nusantara Sehat dan wahana magang (internship).
Di sisi lain, jaminan ketersediaan logistik medis seperti obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dipastikan aman serta mencukupi hingga awal tahun 2027. Kepastian stok ini menjadi modal penting agar program pemeriksaan kesehatan gratis dan layanan SPM di tingkat Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu) tidak mengalami hambatan operasional.
Langkah progresif eksekutif ini juga menjadi jawaban atas pandangan umum legislatif, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPRD Gunung Mas. Sebelumnya, juru bicara fraksi, Karollina, menekankan pentingnya mempertajam anggaran pada APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia hingga ke pelosok desa.
