Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran di sektor pelayanan publik dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan. Rencana strategis ini disampaikan Kepala Negara saat membacakan Nota Keuangan RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Di sektor kesehatan, pemerintah memfokuskan pembenahan pada fasilitas tingkat pertama dengan rencana merenovasi 10.000 puskesmas di seluruh penjuru tanah air mulai tahun 2027. Setiap puskesmas akan mendapatkan alokasi anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan prioritas utama pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, sebanyak 514 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten dan kota juga akan ditingkatkan kapasitasnya.

Untuk mengatasi kendala geografis di wilayah terpencil, Presiden Prabowo menggagas terobosan layanan kedaruratan berupa ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil, serta pengiriman tim dokter terbang. Upaya ini diimbangi dengan penguatan lebih dari 440 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar mampu menangani penyakit kritis seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal tanpa mengharuskan pasien dirujuk ke kota besar.

Guna menopang infrastruktur medis tersebut, pemerintah bergerak cepat mengatasi kekurangan tenaga medis yang mencapai puluhan ribu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Langkah konkret telah dimulai melalui pembukaan sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis demi mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di 481 daerah.

Sementara itu di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia yang ditargetkan rampung paling lambat pada tahun 2029. Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan perbaikan fisik ruang kelas yang rusak mulai tahun 2027 agar tidak ada lagi siswa yang belajar di bawah atap bocor atau bangunan yang tidak layak.

Seiring dengan perbaikan infrastruktur fisik, digitalisasi sekolah akan diakselerasi lewat penyediaan layar pintar interaktif di setiap sekolah demi menjembatani kesenjangan kualitas pembelajaran. Pada akhir pidatonya, Presiden menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh sekolah negeri bebas biaya pungutan sebagai wujud pemenuhan hak dasar anak bangsa.