Pemerintah Amerika Serikat memberikan tekanan diplomatik baru kepada Irak. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menegaskan bahwa kelanjutan kerja sama ekonomi dan militer antara kedua negara sangat bergantung pada ketegasan Baghdad dalam menjaga kedaulatannya, termasuk melucuti kelompok-kelompok bersenjata yang disinyalir disokong oleh Iran.
Tekanan ini disampaikan di sela-sela kunjungan resmi Perdana Menteri Irak, Ali Al-Zaidi, ke Washington. Hegseth menyatakan bahwa langkah penertiban milisi tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi Irak jika ingin memperluas kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Washington menuding kelompok-kelompok tersebut bertanggung jawab atas lebih dari 600 serangan terhadap personel militer AS sepanjang musim semi tahun ini.
Selain masalah milisi, Hegseth menekankan pentingnya Irak untuk segera mengambil alih kendali penuh atas operasi pemberantasan sisa-sisa kekuatan ISIS. Langkah ini dinilai krusial seiring dengan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan AS, Operation Inherent Resolve. Menurut pihak Washington, stabilitas keamanan internal Irak akan menjadi fondasi utama bagi masuknya investasi dagang dan bantuan pertahanan dari Amerika Serikat.
Kebijakan ini memunculkan dinamika yang cukup kontradiktif. Di satu sisi, Washington mendesak Baghdad memikul tanggung jawab keamanan yang lebih besar dengan syarat politik yang ketat. Di sisi lain, Hegseth mengonfirmasi bahwa seluruh pasukan militer AS dijadwalkan selesai ditarik mundur dari wilayah Irak sebelum akhir September tahun ini.
Selama lawatannya ke Washington, Perdana Menteri Ali Al-Zaidi juga telah bertemu dengan Presiden Donald Trump. Pertemuan tingkat tinggi tersebut difokuskan pada pembahasan masa depan kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan transisi keamanan pasca-penarikan pasukan koalisi.
