Kebijakan penutupan dan perampingan ratusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sorotan tajam dalam diskusi publik yang digelar oleh Nagara Institute. Acara bertajuk Round Table Discussion ini berlangsung secara hibrida di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur, Bali, pada Rabu (22/7/2026). Diskusi tersebut menyoroti urgensi efisiensi BUMN di tengah kekhawatiran dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.
Peneliti Nagara Institute, Mohamad Dian Revindo, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk merestrukturisasi unit bisnis negara. Namun, ia mengingatkan agar proses perampingan tersebut tidak berhenti pada perbaikan laporan keuangan semata. Menurutnya, BUMN yang telah disehatkan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, Revindo menjelaskan bahwa fungsi utama BUMN adalah sebagai motor pembangunan nasional. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan negara, penyediaan layanan publik, hingga kemitraan dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk mencapai tujuan tersebut, ia mengusulkan adanya pemisahan yang jelas antara BUMN komersial dan BUMN penugasan.
Diskusi yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari anggota legislatif, akademisi, hingga pengamat ekonomi. Mereka sepakat bahwa reformasi tata kelola BUMN harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar kosmetik performa keuangan korporasi.
