Muhammadiyah menegaskan pentingnya penguatan soliditas internal organisasi sebagai modal sosial untuk menjawab tantangan politik nasional yang dinilai sedang mengalami krisis moral. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pelatihan Instruktur Nasional (PIKNAS) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Regional Sumatera 2024.
Dalam forum itu, Muhammadiyah dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk ikut menjaga integritas kepemimpinan bangsa. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui dakwah keagamaan, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam pendidikan politik, pembentukan kader, serta penguatan etika publik.
Muhammadiyah selama ini dikenal sebagai organisasi masyarakat sipil besar yang memiliki pengaruh luas. Cendekiawan Nurcholish Madjid pernah menyebut Muhammadiyah sebagai “Big NGO” karena kiprahnya yang konkret di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, hingga kebijakan publik.
Pengakuan terhadap Muhammadiyah juga datang dari kalangan akademik internasional. Antropolog Robert Hefner menilai Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang berhasil melakukan pembaruan besar dalam tata kelola pendidikan Islam. Namun, capaian tersebut ditekankan agar tidak menjadi alasan untuk berbangga diri secara berlebihan, melainkan menjadi dasar untuk memperkuat rasa syukur dan tanggung jawab sosial.
Di tengah dinamika politik nasional yang kerap diwarnai praktik transaksional, Muhammadiyah dinilai tetap menunjukkan ketahanan organisasi. Soliditas itu terlihat dari jejaring kelembagaan yang mengakar dari tingkat cabang, daerah, wilayah, hingga pusat.
Kontribusi Muhammadiyah terhadap kehidupan publik juga tercermin dari besarnya amal usaha yang dikelola. Organisasi ini memiliki 164 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, dan 5.346 sekolah yang tersebar di berbagai daerah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut disebut menjadi bukti bahwa Muhammadiyah berperan langsung dalam pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat.
Besarnya kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah juga tampak dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat. Salah satu contohnya ialah lahan seluas enam hektare di Lampung yang diamanahkan kepada Muhammadiyah dan direncanakan menjadi kompleks pesantren serta pusat pemberdayaan sosial yang terintegrasi dengan pertanian dan peternakan.
Kepercayaan semacam itu dinilai lahir karena Muhammadiyah dianggap memiliki integritas dalam mengelola amanah umat. Karena itu, organisasi ini didorong untuk terus menjaga tata kelola, memperkuat kepemimpinan, dan memastikan seluruh amal usaha tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Di sisi lain, perkembangan politik nasional yang masih diwarnai praktik politik uang menjadi perhatian serius. Praktik tersebut dipandang dapat merusak kualitas pemilu, melemahkan lembaga negara, dan berdampak pada kekuatan masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan dan sosial.
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan risywah politik atau politik uang sebagai perbuatan haram. Pandangan keagamaan tersebut diharapkan menjadi rujukan moral bagi kader dan masyarakat luas dalam membangun proses politik yang lebih bersih.
Muhammadiyah juga menilai penguatan kader politik berintegritas menjadi kebutuhan mendesak. Kaderisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan kekuasaan semata, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar memperbaiki kualitas kepemimpinan di lembaga-lembaga publik.
Melalui PIKNAS LHKP PPM Regional Sumatera 2024, Muhammadiyah diharapkan semakin siap secara konseptual dan operasional dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Organisasi ini juga didorong untuk tetap menjadi kekuatan moral yang menjaga akal sehat publik, memperkuat demokrasi, dan mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berintegritas.
