Pelaksanaan dekarbonisasi di sektor transportasi laut nasional kini diarahkan pada pendekatan transisi yang terukur dan bertahap. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi serta bimbingan teknis bertajuk "Green Shipping 2026" yang digelar di Jakarta pada Rabu (19/8/2026). Pertemuan strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan industri maritim untuk menyelaraskan langkah dalam menekan emisi karbon di perairan Indonesia secara berkelanjutan.
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana, menyatakan bahwa dekarbonisasi pelayaran tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus dipandang sebagai sebuah spektrum transisi. Sebagai solusi jangka pendek, penggunaan biodiesel dinilai paling realistis karena kesiapan infrastruktur dan kecocokan mesin kapal saat ini. Sementara untuk jangka panjang, e-metanol menjadi opsi yang menjanjikan meski persiapannya di dalam negeri masih berada pada tahap awal.
BKI mengambil peran sentral dalam mengawal transisi ini melalui penyusunan regulasi, notasi kelas kapal dengan bahan bakar alternatif, analisis risiko, serta verifikasi emisi berdasarkan standar global seperti Carbon Intensity Indicator (CII), EEXI, dan SEEMP. Langkah ini diharapkan mampu mempertemukan arah kebijakan pemerintah dengan kesiapan teknologi serta kapasitas implementasi industri di lapangan.
Lebih lanjut, evaluasi emisi perkapalan kini dituntut menggunakan metode komprehensif seperti Life Cycle Assessment (LCA). Metode ini mengukur emisi secara menyeluruh mulai dari proses produksi bahan bakar hingga digunakan di atas kapal. Dengan analisis berbasis data yang solid, pelaku industri diharapkan dapat menentukan pilihan bahan bakar rendah karbon secara tepat dan efisien.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Indonesia sedang menyusun peta jalan (roadmap) dekarbonisasi pelayaran domestik yang terstruktur. Sinergi ini ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi energi armada kapal nasional sekaligus mempersiapkan industri maritim lokal menghadapi tantangan regulasi global di masa depan.
