Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional serta pendekatan yang menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap data dari Komnas HAM yang mencatat adanya peningkatan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
Data menunjukkan, sepanjang tahun 2025 tercatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, dengan tambahan 26 kasus hingga April 2026. Pigai menilai eskalasi ini semakin terpantau publik dan mendapat perhatian internasional berkat perkembangan teknologi informasi.
Menurut Pigai, setiap insiden kekerasan harus dicegah untuk menghindari persepsi global yang negatif terhadap kondisi HAM di Indonesia. Ia mencontohkan, dalam kurun waktu satu bulan saja, setidaknya 20 orang meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang terjadi di Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.
Peningkatan eskalasi konflik ini, lanjutnya, menegaskan bahwa pendekatan kasus per kasus atau penyelesaian secara parsial sudah tidak lagi memadai. Selama ini, berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, dinilai lebih banyak menangani masalah individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Pigai mendesak agar penyelesaian persoalan Papua membutuhkan keputusan bersama. Keputusan tersebut harus melibatkan seluruh unsur negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga para tokoh nasional, demi mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
