Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kesetaraan akses layanan kesehatan. Ia menjamin bahwa seluruh peserta BPJS Kesehatan, termasuk kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), mendapatkan standar pelayanan yang sama di berbagai fasilitas kesehatan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Pemerintah diketahui telah mengalokasikan dana mencapai Rp47 triliun setiap tahunnya untuk menanggung iuran peserta PBI. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Abdul Muhaimin menilai bahwa rumah sakit telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang status kepesertaan mereka.
Keberhasilan sistem jaminan sosial ini, menurut Menko PM, tidak lepas dari semangat gotong royong antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari peserta mandiri dan perusahaan yang tertib membayar iuran dinilai sebagai pilar penting yang menjaga keberlangsungan program jaminan sosial agar tetap mampu menopang kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Abdul Muhaimin mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk senantiasa disiplin dalam memenuhi kewajiban iuran. Sikap ini dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial yang krusial guna memperkuat ekosistem jaminan kesehatan nasional agar terus memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat di tanah air.
