Menjelang momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei mendatang, tensi politik di tanah air diprediksi mengalami sedikit peningkatan. Hal ini dipicu oleh resistensi dari kelompok oligarki yang merasa ruang geraknya terganggu akibat kebijakan strategis dan reformasi tata kelola yang gencar dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kendati ada upaya dari jejaring oligarki beserta afiliasinya untuk memicu pergolakan, pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai stabilitas nasional tidak akan terganggu secara signifikan. Menurutnya, kekuatan pemerintahan saat ini terlalu kokoh untuk digoyahkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut.
Faktor pertama yang menjamin ketahanan ini adalah loyalitas mutlak dari TNI dan Polri. Jamiluddin menegaskan bahwa dukungan penuh dari aparat keamanan merupakan pilar utama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Secara historis, pergantian kekuasaan di Indonesia hampir mustahil terjadi tanpa adanya perpecahan atau dukungan dari sektor militer dan kepolisian.
Selain faktor keamanan, tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo menjadi perisai sosial yang kuat. Mayoritas masyarakat saat ini cenderung antipati terhadap praktik oligarki yang dianggap merugikan negara. Oleh karena itu, gerakan yang mencoba mendelegitimasi pemerintah justru berpotensi memicu reaksi perlawanan balik dari rakyat.
Faktor terakhir terletak pada solidnya dukungan koalisi partai politik di parlemen. Dukungan politik yang terstruktur ini memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk menetralisasi manuver lawan. Jamiluddin menambahkan, jika kelompok oligarki terus memaksakan konfrontasi, hal ini justru dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menindak tegas dan melucuti pengaruh mereka secara permanen.
