Pemerintah mengambil langkah taktis dengan melibatkan personel TNI dan Polri untuk mengemudikan truk tangki bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina. Kebijakan darurat ini diambil guna memastikan rantai pasok energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan bebas dari hambatan distribusi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa langkah kolaboratif ini berfokus pada jaminan ketersediaan energi bagi publik. Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencegah terjadinya gangguan sekecil apa pun dalam proses penyaluran BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Keputusan penugasan aparat ini dipicu oleh hambatan operasional yang terjadi di wilayah Sumatra Utara, khususnya Kota Medan dan sekitarnya. Penumpukan antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM nasional, melainkan akibat mogok operasional pasca-pemberhentian massal para pengemudi truk tangki mitra Pertamina.
Menanggapi krisis tersebut, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, menjelaskan bahwa pemerintah daerah langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Pertamina serta jajaran TNI dan Polri. Bantuan personel militer dan kepolisian ini disiapkan sebagai solusi sementara untuk mengisi kekosongan sopir sembari menunggu proses rekrutmen kru baru selesai.
Selain bertindak sebagai pengemudi cadangan untuk memulihkan distribusi, personel TNI dan Polri juga ditugaskan untuk melakukan pengamanan ketat di sepanjang rute pengiriman dari terminal BBM hingga tiba di SPBU tujuan. Langkah ini diharapkan dapat segera mengurai antrean dan menormalkan kembali aktivitas perekonomian masyarakat.
