Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara tegas meminta pemerintah untuk mempertahankan dan memperkuat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Megawati menolak keras segala bentuk pengurangan manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat dan mendesak Kementerian Kesehatan serta Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tambahan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Megawati saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (17/8/2026). Dalam pidatonya, ia menyoroti beban finansial yang kerap kali menghimpit masyarakat kelas bawah saat harus mengakses fasilitas medis.
Di hadapan para kader partai berlambang banteng tersebut, Presiden ke-5 RI ini membagikan kisah emosional ketika dirinya menyaksikan langsung kesulitan warga di rumah sakit. Ia menceritakan momen pilu seorang ibu yang menangis kebingungan karena anaknya harus dirawat, sementara suaminya masih berjuang mencari uang demi melunasi biaya pengobatan.
Pengalaman empiris itulah yang memantapkan komitmen Megawati dalam merumuskan kebijakan jaminan sosial nasional saat menjabat dahulu. Ia pun mempertanyakan wacana modifikasi kebijakan BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi mengurangi hak-hak rakyat kecil yang semestinya dilindungi negara.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak merupakan kewajiban konstitusional negara terhadap rakyatnya. Megawati mengimbau agar pemerintah tidak mengurangi anggaran program jaminan sosial ini, melainkan meningkatkannya agar pelayanan medis bagi masyarakat luas tetap terjaga.
Menutup amanatnya di hari kemerdekaan, Megawati mengingatkan agar dinamika politik praktis maupun perebutan kekuasaan tidak mengikis rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial terhadap sesama. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus merawat persatuan dan keadilan sosial demi keutuhan NKRI.
