Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,57 miliar mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember. Masukan kritis ini disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Utang jangka panjang tersebut direncanakan bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk membiayai pos belanja APBD 2027. Jika terealisasi, defisit anggaran Jember diproyeksikan melonjak hingga nyaris Rp1 triliun, tepatnya Rp987,045 miliar, setelah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2026 sebesar Rp200,472 miliar.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember, Nurhuda Candra Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjabarkan landasan filosofis serta urgensi dari penarikan pinjaman tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026, Pemkab wajib melampirkan rincian konkret mengenai proyek infrastruktur yang akan didanai, bukan sekadar memaparkannya secara umum.
Selain transparansi infrastruktur, Fraksi PKB juga menaruh perhatian besar pada kesehatan fiskal Jember. Nurhuda memaparkan bahwa struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi oleh dana transfer pusat. Ketergantungan yang tinggi ini dikhawatirkan dapat membebani kapasitas keuangan daerah di masa depan saat harus melunasi kewajiban utang tersebut.
PKB turut menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor retribusi dan pelayanan rumah sakit daerah yang memiliki skema pengelolaan khusus. Di sisi lain, mereka mendesak agar alokasi anggaran KUA-PPAS 2027 juga memprioritaskan sektor pendidikan keagamaan nonformal, seperti madrasah diniyah dan pendidikan takmiliyah, sesuai regulasi daerah yang berlaku.
Langkah kritis ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam mengawal APBD agar tetap akuntabel dan berkelanjutan. Fraksi PKB berharap TAPD Jember segera memberikan penjelasan komprehensif demi menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan memberikan manfaat riil bagi masyarakat.
