Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai spekulasi "percepatan" dinamika politik sebelum tahun 2029. Menurut Idrus, pernyataan tersebut sangat tidak produktif dan berpotensi memperkeruh stabilitas politik nasional yang saat ini tengah dirawat bersama.

Idrus mengingatkan bahwa di era demokrasi, kebebasan berpendapat tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan etika politik. Narasi yang dilontarkan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video viral dinilai bisa memicu multitafsir di tengah masyarakat, bahkan dapat dianggap sebagai upaya adu domba yang merusak iklim demokrasi.

Mantan Menteri Sosial ini secara khusus menyoroti dampak buruk wacana tersebut terhadap hubungan antara Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto yang sedang berjalan. Menurutnya, memunculkan spekulasi pergantian kekuasaan sebelum waktunya hanya akan mengganggu fokus pembangunan nasional dan merusak soliditas yang telah terbangun.

Lebih lanjut, Idrus memperingatkan Budi Arie agar berhati-hati karena pernyataan tersebut dapat berbalik arah menjadi bumerang politik bagi dirinya sendiri. Wacana yang digulirkan dinilai berisiko memancing pihak lain untuk membuka kembali berbagai persoalan lama terkait Budi Arie yang secara politik maupun hukum belum sepenuhnya tuntas.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Budi Arie Setiadi akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah analisis pribadi dan tidak merepresentasikan sikap Presiden Jokowi. Terlepas dari klarifikasi tersebut, Idrus mengimbau seluruh elite politik untuk menahan diri demi mengawal mandat konstitusi hingga 2029 tanpa gangguan spekulasi kekuasaan.