Keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini menjadi sorotan tajam setelah sejumlah legislator di Senayan meragukan kemandirian model bisnisnya. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi, wakil rakyat mengkritik keras kinerja operasional koperasi yang dinilai berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkepanjangan tanpa hasil yang signifikan.

Salah satu pemicu utama kegaduhan ini adalah laporan mengenai unit KDKMP beraset jumbo hingga Rp3 miliar, namun hanya mampu membukukan laba bersih sebesar Rp78.000. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam, mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan membuka data kinerja keuangan seluruh unit koperasi yang telah beroperasi secara rinci kepada publik.

Selain kinerja keuangan yang minim, skema bisnis koperasi yang mengandalkan komoditas bersubsidi seperti elpiji 3 kg dan pupuk dinilai kurang menguntungkan. Status KDKMP yang mayoritas hanya sebagai subpangkalan membuat margin keuntungan yang diperoleh sangat tipis, sementara biaya operasional bulanan diprediksi mencapai Rp50 juta hingga Rp100 juta. Kondisi ini dikhawatirkan membuat modal kerja koperasi cepat habis dan berujung pada kebangkrutan.

Sorotan lain juga mengarah pada dugaan kejanggalan dalam proyek pengadaan barang, salah satunya pembelian 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Anggota DPR mempertanyakan spesifikasi barang tersebut mengingat nilai anggaran yang sangat besar dibandingkan dengan harga pasar umum. Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa urusan pengadaan sepenuhnya berada di bawah kendali PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).

Kritik akademis turut datang dari Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University. Ia mengungkapkan bahwa realisasi di lapangan menunjukkan gerai-gerai KDKMP justru didominasi oleh produk-produk milik BUMN dan korporasi besar, alih-alih menampung hasil bumi masyarakat desa. Sistem katalog produk yang dikendalikan secara terpusat oleh PT Agrinas dinilai menyulitkan pelaku usaha lokal untuk memasukkan produk mereka ke dalam sistem penjualan koperasi.