Kelompok pejuang Hamas dilaporkan telah menyetujui langkah "pelucutan senjata total" setelah mencapai kesepakatan dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump. Dewan tersebut mengeklaim kesepakatan ini sebagai terobosan bersejarah yang nantinya akan diikuti oleh penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza. Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana tersebut.
Rencana perdamaian yang digagas sejak Oktober lalu ini akan diterapkan secara bertahap dengan pengawasan ketat. Berdasarkan mekanisme yang dirancang, tidak ada pihak yang dapat melangkah ke fase berikutnya sebelum merampungkan kewajiban masing-masing. Proses pelucutan senjata akan dimulai dari kelompok-kelompok bersenjata skala kecil, sebelum akhirnya menyasar infrastruktur militer utama Hamas seperti jaringan terowongan bawah tanah dan fasilitas produksi senjata.
Setelah seluruh proses tersebut selesai, kendali atas persenjataan di Gaza akan diserahkan sepenuhnya kepada otoritas baru Palestina. Namun, tantangan besar masih membayangi implementasi di lapangan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat ini menghadapi tekanan politik internal yang kuat dari koalisi sayap kanan yang menolak penarikan pasukan secara permanen dari wilayah kantong tersebut.
Di sisi lain, warga Gaza menyambut dingin kabar kesepakatan ini. Pengalaman pahit dari serangkaian gencatan senjata yang kerap runtuh di masa lalu membuat masyarakat Palestina skeptis terhadap komitmen kedua belah pihak. Kepercayaan warga terhadap keberhasilan diplomasi baru ini masih sangat rendah mengingat kondisi kemanusiaan yang terus memburuk.
Perubahan sikap Hamas ini juga bertepatan dengan terpilihnya Khalil Al Hayya sebagai pemimpin baru gerakan tersebut. Para negosiator meyakini bahwa kepemimpinan baru ini siap mengambil langkah krusial demi meringankan penderitaan lebih dari dua juta warga Gaza yang terhimpit konflik selama hampir tiga tahun terakhir.
Untuk menindaklanjuti peta jalan perdamaian ini, Kairo dijadwalkan segera menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan para mediator internasional, termasuk Mesir, Amerika Serikat, Qatar, dan Turkiye. Semua pihak diharapkan dapat berkomitmen penuh guna merealisasikan poin-poin kesepakatan demi menghentikan pertikaian yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tersebut.
