Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terancam lumpuh menyusul rencana aksi mogok massal secara nasional oleh sejumlah asosiasi mitra yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Langkah ekstrem ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak adil dan mengabaikan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan.

Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyatakan bahwa rencana penutupan dapur operasional secara nasional ini merupakan bentuk protes atas minimnya pelibatan mitra dalam pengambilan keputusan strategis. Padahal, para pelaku usaha lokal telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dan menggelontorkan investasi besar untuk membangun infrastruktur dapur di berbagai daerah.

Menurut asosiasi, ketegangan bersumber dari pembagian tanggung jawab operasional yang tidak proporsional di lapangan. Peran mitra dibatasi hanya pada penyediaan modal dan fasilitas fisik, sementara pengelolaan penuh dipegang oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ketimpangan ini diperparah dengan kebijakan BGN yang langsung menjatuhkan sanksi penangguhan (suspend) sepihak jika terjadi kendala operasional, tanpa proses evaluasi yang berimbang.

Syawaludin menilai kekisruhan ini seharusnya tidak terjadi jika BGN patuh pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaran MBG. Regulasi tersebut telah memuat pembagian tata kelola yang jelas, termasuk batas minimal penerima manfaat untuk efisiensi dapur. Namun, aturan tersebut dinilai didegradasi demi menganulir kebijakan kepemimpinan sebelumnya.

Presidium Mitra MBG, yang menaungi berbagai asosiasi seperti Gapembi dan APGI 3T, memberikan tenggat waktu hingga 17 Agustus 2026 bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola ini. Jika tidak ada solusi konkret hingga batas waktu tersebut, penghentian total aktivitas dapur di seluruh Indonesia dipastikan akan berjalan.

Menanggapi ancaman tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah segera merumuskan solusi yang adil agar program nasional ini tidak terhenti. Politikus PKS ini mengingatkan bahwa banyak mitra daerah yang telah mengambil risiko finansial besar, termasuk mengajukan kredit perbankan, demi menyukseskan program pemenuhan gizi ini sehingga mereka tidak boleh dikorbankan secara sepihak.