Pemerintah Kota Jakarta Selatan memperkuat langkah antisipasi banjir dengan memanfaatkan teknologi flood control system. Sistem tersebut digunakan untuk memantau ketinggian air secara langsung, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan, teknologi itu bekerja melalui integrasi kamera pengawas atau CCTV sehingga kondisi tinggi muka air dapat dipantau secara real time. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) bersama legislator DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan Jakarta Selatan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).
Menurut Syafrin, pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam memperkuat pengendalian banjir di wilayah Jakarta Selatan. Selain pemantauan digital, sejumlah langkah fisik juga terus dijalankan, antara lain pembangunan embung dan situ, pembuatan sumur resapan, serta kerja bakti massal untuk membersihkan saluran air dan sungai.
Dalam forum tersebut, Syafrin juga menyoroti persoalan ketertiban ruang publik, termasuk parkir liar. Ia meminta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memperkuat patroli terpadu dan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran.
“Saya minta Suku Dinas Perhubungan bersama unsur terkait melakukan tindakan tegas terhadap pelaku parkir liar untuk menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban ruang publik,” ujar Syafrin.
Selain banjir dan ketertiban, pengelolaan sampah turut menjadi perhatian pemerintah kota. Syafrin mengingatkan pentingnya pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber.
Ia menegaskan, pemilahan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat. Lingkungan perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga rumah tangga diminta mulai membiasakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Di tengah tantangan ekonomi, Syafrin turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberi perhatian serius terhadap program padat karya. Program tersebut dinilai penting untuk membantu mengantisipasi dampak tekanan ekonomi, baik dari faktor global maupun domestik.
Syafrin menekankan agar proses rekrutmen dalam program padat karya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia meminta tidak ada praktik titipan maupun intervensi dari pihak tertentu dalam pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Syafrin menyebut forum koordinasi tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, pertemuan itu menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, menyamakan persepsi, dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan di Jakarta Selatan.
“Masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan jika masih mengedepankan ego sektoral atau bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja dalam satu ekosistem melalui kolaborasi lintas sektoral,” kata Syafrin.
Ia menilai, dialog antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi isu strategis, mulai dari pemerintahan, hukum dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hingga keagamaan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan humanis dalam menjalankan kebijakan publik.
“Pemerintahan boleh bersikap tegas, tetapi harus tetap humanis. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan,” ujar Wibi.
Wibi menambahkan, DPRD DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong Jakarta Selatan menjadi wilayah yang lebih tertib, humanis, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
