Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah lurah di wilayahnya yang dinilai tidak optimal dalam memberikan pelayanan publik. Ia menyoroti minimnya komitmen sebagian abdi negara tersebut dalam memimpin roda pemerintahan di tingkat kelurahan.
Munafri mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak laporan mengenai oknum lurah yang kerap meninggalkan kantor pada jam kerja. Alih-alih melayani kebutuhan administratif warga, mereka justru disinyalir lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus bisnis pribadi maupun sekadar bersantai di warung kopi.
"Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada berada di kantornya. Hal seperti itu nyata terjadi," ujar Munafri secara tegas pada Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, fenomena ini sangat disayangkan mengingat lurah merupakan ujung tombak pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagai pejabat yang berada di garda terdepan, seorang lurah idealnya wajib memahami dinamika wilayahnya, peka terhadap keluhan warga, serta responsif dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang muncul setiap hari.
Selain kebiasaan membolos, Wali Kota juga menyoroti adanya konflik kepentingan di mana oknum lurah lebih memprioritaskan bisnis komersial pribadi ketimbang tugas negara. Ia menegaskan bahwa aduan terkait pelanggaran disiplin ini sudah cukup banyak ia terima.
Kendati demikian, Munafri menyatakan akan tetap objektif dalam melakukan evaluasi ke depan. Ia membedakan antara aparatur yang kinerjanya menurun karena kendala kesehatan dengan pejabat yang secara fisik bugar namun memang tidak memiliki kemauan dan integritas untuk melayani masyarakat.
