Kepastian kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah menjadi sorotan utama masyarakat di tengah tekanan geopolitik global, seperti dampak konflik Iran terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM, sebuah langkah yang dihitung berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Dr. Mada Sukmajati, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada, keputusan ini merupakan ujian nyata bagi kepemimpinan nasional saat ini. Ia menjelaskan bahwa pola tantangan yang dihadapi presiden dalam mengelola dinamika lokal sekaligus global, khususnya respons terhadap kenaikan harga minyak, sudah dialami oleh para presiden sebelumnya. Pelajaran dari periode kepemimpinan Megawati, SBY, hingga Jokowi dapat menjadi referensi bagi Prabowo dalam membentuk model kepemimpinannya sendiri.
Kepala negara menghadapi dilema dalam mengatur 'timing' atau waktu pengambilan keputusan terkait BBM. Berdasarkan catatan historis, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi selalu berpotensi memicu gejolak sosial. Oleh karena itu, keberanian untuk mempertahankan harga di tengah tren global yang menaikkan harus disertai dengan fondasi perhitungan ekonomi yang sangat akurat.
Selain perhitungan teknis, Mada menegaskan bahwa pemerintah juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui dampak kebijakan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak positif yang diharapkan adalah terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat yang tidak melemah, serta terbukanya kesempatan kerja. Keberhasilan ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan.
Pengelolaan kebijakan yang tidak tepat berpotensi menciptakan keputusan yang merugikan bagi negara dan rakyat. Mada menekankan bahwa kunci menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks adalah koordinasi dan orkestrasi yang apik antar kementerian. Setiap kementerian perlu menunjukkan terobosan nyata yang terukur, efektif, dan efisien untuk membantu tugas presiden, karena masyarakat kini lebih percaya pada aksi ketimbang sekadar retorika.
Momentum kepemimpinan Prabowo ini dinilai sedang diuji. Jika pengelolaannya masih menimbulkan keraguan akibat tekanan yang tinggi, Mada menyarankan pemerintah untuk lebih responsif terhadap masukan dan kritik. Ia merevisi agar kebijakan dievaluasi secara bertahap (inkremental) dan mencontohkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang perlu dilakukan pemantauan berkala.
Secara politis, Mada mengingatkan pemerintah agar tidak bersifat represif dalam mengelola kritik atau aksi demonstrasi, melainkan harus membuka ruang dialog. Peran lembaga politik formal seperti partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diminta untuk lebih terbuka menampung aspirasi. Ia menegaskan bahwa menyampaikan kritik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dihambat, terutama ketika menyangkut isu kehidupan dan eksistensi rakyat.
Sebagai langkah konkret efisiensi energi, pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mada menilai ini sebagai upaya nyata, namun menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring pelaksanaannya agar berjalan optimal. Di sisi lain, ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh kementerian, mengingat tidak semuanya dinilai optimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Mengingat Indonesia memiliki jumlah kementerian yang terbanyak, Mada tidak menutup kemungkinan bahwa perombakan kabinet atau reshuffle dapat menjadi salah satu langkah strategis jika situasinya membutuhkan. Hal ini diyakini dapat membantu presiden merespons dan mengulas situasi kebangsaan dengan lebih baik dan efisien di tengah tekanan global maupun domestik.
