Arus investasi yang terus mengalir deras ke Indonesia dipandang masih memiliki tantangan besar dalam hal kualitas lapangan kerja. Meskipun angka realisasi investasi menunjukkan tren positif, kalangan ekonom menilai bahwa sektor-sektor strategis yang didominasi oleh industri padat modal belum sepenuhnya mampu mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan tenaga kerja yang merata.
Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menekankan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada besaran nilai investasi atau target ekspor semata. Fokus utama kebijakan investasi perlu dialihkan pada upaya penciptaan lapangan kerja formal yang memiliki produktivitas tinggi serta memastikan adanya proses transfer teknologi yang nyata bagi tenaga kerja domestik.
Kondisi ini menjadi krusial mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5% nyatanya belum sepenuhnya meredam tekanan daya beli kelas menengah. Sektor-sektor penyokong utama ekonomi seperti komoditas, hilirisasi, properti, hingga jasa keuangan, dinilai perlu lebih inklusif dalam menyerap tenaga kerja lokal agar dampak pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat yang lebih luas.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti pentingnya penguatan kebijakan persaingan usaha yang sehat. Ia berpendapat bahwa akumulasi kekayaan nasional harus berpijak pada nilai inovasi dan efisiensi perusahaan, bukan semata-mata mengandalkan praktik rente atau kedekatan khusus dengan pemegang kebijakan.
Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan capaian investasi kuartal I/2026 yang telah menyentuh Rp498,8 triliun. Meski tercatat penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau meningkat 18,9% secara tahunan (YoY), tantangan ke depan tetap terletak pada seberapa besar investasi tersebut mampu mentransformasi sektor tenaga kerja menuju kualitas yang lebih kompetitif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
