Pusat kajian ekonomi digital menyoroti keterbelakangan Indonesia dalam perlombaan pengembangan teknologi kuantum. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyatakan bahwa negara ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, termasuk Malaysia dan Vietnam, serta negara maju seperti Amerika Serikat.
Ketertinggalan ini, menurut Huda, tidak dapat dipisahkan dari prioritas kebijakan nasional yang masih berfokus pada isu-isu dasar. "Indonesia masih mengurus program makan bergizi gratis (MBG), karenanya tertinggal dalam hal teknologi kuantum," ungkapnya pada Jumat, 26 Juni 2026.
Huda menekankan perbedaan mendasar dalam struktur industri ekspor. Sementara Malaysia dan Vietnam sudah terintegrasi dalam rantai pasok produk elektronik, semikonduktor, dan komponen berteknologi tinggi berkat investasi perusahaan teknologi global, Indonesia masih didominasi oleh ekspor bahan mentah dan komoditas. "Jangan jauh-jauh ke AS, dengan Malaysia dan Vietnam pun kita kalah jauh," tambahnya.
Kesenjangan ini juga tercermin dalam peringkat daya saing digital global. Huda merujuk pada IMD World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) sebagai salah satu tolok ukur, di mana posisi Indonesia masih tertinggal secara signifikan. Selain itu, Indonesia belum membahas infrastruktur digital seperti produksi chip atau semikonduktor secara serius, padahal komponen ini krusial untuk pengembangan teknologi masa depan.
Ancaman konkret dari keterlambatan ini adalah kerentanan keamanan siber dan data nasional. Ketika komputer kuantum mulai dikomersialisasi oleh negara-negara seperti AS, China, Kanada, dan Singapura, infrastruktur digital Indonesia bisa menjadi rentan. "Enkripsi yang dipakai bank, e-commerce, data pemerintah bisa jebol. Kita harus siapkan SDM, regulasi, dan riset dari sekarang," tegas Huda.
Celios mencatat bahwa penguatan ekonomi digital tidak cukup hanya dengan pemerataan akses internet. Diperlukan langkah strategis seperti hilirisasi digital, peningkatan investasi R&D, dan pemberian insentif bagi industri berteknologi tinggi untuk menghindari "middle tech trap". Huda mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan teknologi kuantum nasional agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga dalam 5-10 tahun mendatang.
