Jakarta — Di tengah tren penurunan dan stagnasi demokrasi global dalam satu dekade terakhir, Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang patut diperhatikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa stabilitas politik nasional menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam forum Democracy Dialogue yang digelar oleh The Jakarta Post pada Senin (7/8/2023). Ia menyoroti laporan Indeks Demokrasi 2022 dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan bahwa rata-rata skor demokrasi kawasan Asia dan Australia masih stagnan di angka 5,46. Sementara itu, Indonesia mencatatkan skor 6,72 — angka yang bertahan dari tahun sebelumnya namun mengalami lonjakan signifikan dibandingkan skor 6,30 pada 2020.
Menanggapi laporan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute yang mengindikasikan kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara ke arah rezim otokratis, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti arah tersebut. "Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia. Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis," tegasnya dengan penuh keyakinan.
Airlangga juga mengutip hasil riset Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang membuktikan korelasi kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut studi tersebut, negara-negara yang bertransisi menuju pemerintahan demokratis mengalami peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20 persen dalam kurun waktu 25 tahun, dibandingkan jika mereka tetap berada dalam sistem pemerintahan otoriter. Temuan ini memperkuat argumen bahwa demokrasi memerlukan waktu serta kemajuan yang konsisten untuk menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
"Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau negara berpenghasilan tinggi dengan pendapatan per kapita di atas USD10.000," ujar Airlangga. Ia menambahkan bahwa peran kepemimpinan Indonesia di forum internasional seperti G20 dan ASEAN turut memperkuat posisi strategis negara ini di kancah global.
Dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN pada 2023, Indonesia berupaya menjadi teladan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Airlangga menekankan pentingnya kerja sama dan dialog antarpemimpin dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, serta mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan.
Menko Perekonomian juga memaparkan perkembangan kemitraan Indonesia dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai salah satu key partner organisasi yang beranggotakan negara-negara maju tersebut, Indonesia terus mendorong adopsi standar regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Di sisi lain, Indonesia saat ini memusatkan perhatian pada optimalisasi bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada 2035 atau sekitar 13 tahun mendatang. "Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini," pungkas Airlangga, menggarisbawahi urgensi pemanfaatan keunggulan demografis secara strategis demi kemajuan bangsa.
