JAKARTA - Peluang bisnis bioskop di Indonesia dinilai masih sangat besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap film nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kebutuhan layar bioskop di Tanah Air masih jauh dari ideal untuk melayani pasar yang terus berkembang.
Menurut Fadli, dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 289 juta jiwa, ketersediaan layar bioskop saat ini belum memadai. Ia memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 layar, sementara jumlah yang tersedia baru sekitar 2.500 layar.
"Kebutuhan kita itu mungkin 10.000 layar, tapi kita hanya ada 2.500 layar. Artinya potensi untuk membesarkan investasi di bidang bioskop saja masih terbuka selebar-lebarnya," ujar Fadli dalam konferensi pers Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market 2026 di Jakarta, Jumat (26/06).
Fadli menilai ketimpangan jumlah layar itu menunjukkan masih luasnya ruang investasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki bioskop. Ia mencontohkan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, yang merupakan daerah kelahiran tokoh perfilman nasional Usmar Ismail, hingga kini belum memiliki fasilitas bioskop.
Meski infrastruktur bioskop belum merata, Fadli menyebut antusiasme masyarakat terhadap film tetap kuat. Ia merujuk pada kegiatan bioskop terbuka yang digelar komunitas lokal dan mampu menarik lebih dari seribu penonton selama enam hari penyelenggaraan.
Fadli juga menekankan pentingnya mempertahankan pengalaman menonton film di bioskop. Menurutnya, bioskop tidak hanya menjadi ruang konsumsi hiburan, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya serta memperkuat interaksi sosial masyarakat.
"Kalau kita nontonnya ke bioskop dengan teman, dengan keluarga, mungkin sekalian reuni atau arisan, ini membangun silaturahmi yang panjang," kata Fadli.
Ia menambahkan, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem perfilman nasional dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang didorong adalah penyelenggaraan JAFF Market sebagai ruang pertemuan bagi sineas, produser, distributor, investor, dan pelaku industri film lainnya.
Di sisi lain, anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan bahwa rencana penambahan layar bioskop harus diselaraskan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan bioskop tidak boleh hanya mengejar angka, tetapi juga mempertimbangkan daya beli penonton di wilayah setempat.
"Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?" ujar Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Novita menilai perlu ada peta jalan yang jelas dalam pengembangan bioskop, termasuk target dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia menegaskan, manfaat pembangunan layar tidak semestinya hanya dirasakan pelaku industri film, tetapi juga warga dan pelaku usaha lokal di sekitar lokasi bioskop.
Ia mengakui pertumbuhan film nasional dalam satu hingga dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif yang dikutipnya, pada 2025 jumlah penonton film nasional mencapai sekitar 65 juta orang, dengan 178 judul film lokal dirilis di bioskop.
Namun, persoalan distribusi masih menjadi tantangan. Jumlah layar yang terbatas dan terpusat di Pulau Jawa membuat akses penayangan film Indonesia, khususnya karya dari daerah, belum merata. Kondisi ini juga dinilai masih dipengaruhi pertimbangan bisnis investor yang cenderung memilih film dengan potensi keuntungan lebih besar.
Platform kajian perfilman Indonesia Cinema Poetica mencatat, pada 2025 terdapat 244 film Indonesia yang tayang di bioskop. Namun, dengan jumlah layar nasional yang masih sekitar 2.500 dan persebarannya belum merata, akses film daerah untuk memperoleh ruang tayang dinilai masih menghadapi hambatan besar.
