Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyoroti sikap politik PDI Perjuangan yang dinilainya masih menyisakan ruang tafsir di tengah dinamika politik nasional. Ia secara khusus menyinggung posisi Puan Maharani yang saat ini menjabat Ketua DPR RI sekaligus merupakan kader PDIP.
Dalam wawancara di Jakarta, Senin (22/6/2026), Doli menilai Puan belum menunjukkan peran komunikasi politik yang kuat sebagai pimpinan parlemen dari partai pemenang pemilu legislatif. Menurutnya, kondisi itu membuat publik sulit membaca secara tegas arah politik PDIP, terutama setelah partai tersebut memilih berada di luar pemerintahan.
“Dibilang tidak aktif ada, tapi yang sering komunikasi ke mana-mana kan wakilnya. Itu kan simbolnya, karena dia pemenang pemilu,” kata Doli.
Doli berpandangan, sebagai Ketua DPR, Puan memiliki posisi strategis dan simbolik. Jabatan tersebut tidak hanya melekat pada fungsi kelembagaan parlemen, tetapi juga membawa representasi politik dari partai yang memperoleh mandat besar dalam pemilu.
Ia menilai sikap yang terlalu berhati-hati dapat menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi, Puan adalah pimpinan lembaga negara yang harus menjaga keseimbangan institusional. Namun di sisi lain, ia juga merupakan kader partai yang menyatakan diri berada di luar kabinet dan mengambil peran sebagai penyeimbang pemerintahan.
Menurut Doli, sikap diam Ketua DPR dapat dibaca dalam dua kemungkinan. Pertama, sebagai bentuk penegasan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan. Kedua, justru dapat dipersepsikan sebagai sikap yang membiaskan posisi politik partai.
Karena itu, Doli mendorong PDIP untuk menyampaikan posisi politiknya secara lebih lugas. Ia menyebut, jika PDIP memang memilih berada di luar pemerintahan, maka fungsi pengawasan di DPR seharusnya dijalankan secara kritis dan konsisten.
“Sekarang tegaskan saja PDIP, fungsikan di DPR itu kelompok yang kritis itu,” ujarnya.
Doli menambahkan, PDIP telah beberapa kali menyatakan berada di luar pemerintahan, termasuk melalui forum internal partai. Menurut dia, sikap tersebut semestinya dijaga agar tidak memunculkan kesan berubah-ubah di mata publik.
Ia menilai sikap politik di luar pemerintahan bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Dalam pandangannya, kebijakan yang baik tetap dapat didukung, sementara kebijakan yang dianggap tidak tepat perlu dikritik secara terbuka.
“Harusnya memang sikap PDIP itu clear saja. Kalau ada di luar pemerintahan, kalau ada kebijakan yang bagus ya didukung. Kalau tidak tepat ya tidak tepat,” kata Doli.
Doli juga mengingatkan bahwa perubahan sikap politik di tengah jalan, apabila PDIP kemudian masuk ke pemerintahan, berpotensi menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat. Ia menyebut rakyat dapat melihat langkah itu sebagai sikap yang tidak konsisten.
Selain membahas posisi PDIP, Doli turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu perhatian publik. Ia menyebut program tersebut berangkat dari gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki orientasi kuat pada kebijakan kerakyatan.
Meski demikian, Doli tidak menutup mata terhadap persoalan teknis dalam pelaksanaan program di lapangan. Ia menilai masalah yang muncul perlu dibenahi tanpa mengaburkan niat awal program tersebut.
Doli menegaskan kritik publik terhadap program pemerintah tetap penting, namun jangan sampai dimanfaatkan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut APBN harus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
