Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tetap menempatkan kesetaraan hak politik sebagai salah satu prinsip utama dalam kerja organisasi. Ia menyebut Golkar sebagai partai terbuka dan inklusif, yang memberi ruang sama bagi seluruh kader, termasuk perempuan, untuk menduduki posisi strategis.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Menurut dia, dorongan terhadap emansipasi perempuan bukan hal baru di lingkungan Partai Golkar. Sejak lama, partai berlambang pohon beringin tersebut mengklaim konsisten membuka jalan bagi kader perempuan untuk berperan dalam politik nasional.
Bahlil mengatakan, dukungan Golkar tidak berhenti pada kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Lebih dari itu, partainya juga memberikan kepercayaan kepada kader perempuan untuk mengisi jabatan penting dalam struktur kepemimpinan politik maupun lembaga negara.
Salah satu langkah terbaru Golkar adalah menempatkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR. Sari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dan di internal DPP Partai Golkar dipercaya sebagai Bendahara Umum.
“Bagi Golkar, ini sesuatu yang baik. Kita tidak tanggung-tanggung, bukan lagi pimpinan komisi, tapi langsung pimpinan DPR,” kata Bahlil.
Sari ditunjuk menggantikan Adies Kadir yang sebelumnya mengisi kursi pimpinan DPR dari Fraksi Partai Golkar. Adies diusulkan oleh Komisi III DPR untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang akan memasuki masa purnatugas pada Februari 2026.
Bahlil menjelaskan, Adies telah mengundurkan diri dari keanggotaan DPR serta Partai Golkar sebelum ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Langkah tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari komitmen menjaga independensi lembaga peradilan.
“Kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yang dulunya pimpinan DPR, Pak Adies Kadir, untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi,” ujar Bahlil. Ia menambahkan, “Karena hakim harus independen.”
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Sandi Rahmat Mandela, menilai penunjukan Sari Yuliati bukan sekadar rotasi jabatan. Ia menyebut keputusan itu sebagai cerminan sistem kaderisasi Golkar yang berjalan secara modern dan meritokratis.
Menurut Sandi, perjalanan politik Sari menunjukkan bahwa kaderisasi yang konsisten dapat mengantar seseorang pada posisi strategis di lembaga negara. Ia menyebut Sari sebagai figur yang tumbuh dari proses panjang di organisasi, bukan hasil penunjukan instan.
“Sari Yuliati adalah anak kandung reformasi yang berhasil membuktikan bahwa produk kaderisasi Golkar mampu menduduki puncak pimpinan lembaga negara,” kata Sandi di Jakarta pada hari yang sama.
Sandi juga menilai latar belakang Sari sebagai insinyur teknik sipil lulusan Universitas Trisakti memberi warna tersendiri dalam kepemimpinan DPR. Ia menyebut kemampuan teknokratis Sari dapat memperkuat pengambilan keputusan yang lebih terukur, struktural, dan berbasis data.
Selain pengalaman teknis, Sari dinilai memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik sebagai kader senior Golkar. Kombinasi itu, kata Sandi, dapat menjadi modal penting dalam menjembatani agenda pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
“Gabungan ini menciptakan kepemimpinan yang efektif, memahami bahasa teknik pembangunan sekaligus menguasai bahasa rakyat dalam menyerap aspirasi,” ujarnya.
Bagi AMPG, Sari disebut menjadi teladan bagi kader muda Golkar di berbagai daerah. Sandi menegaskan bahwa posisi Sari sebagai Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR menunjukkan pentingnya proses, loyalitas, dan kapasitas dalam meraih amanah politik.
