Partai Golkar berkomitmen memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan mengoptimalkan peran diplomasi jalur kedua (second-track diplomacy). Langkah strategis ini menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar jajaran partai aktif mengawal dan mendukung kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan bahwa diplomasi partai tidak dirancang untuk menyaingi jalur diplomasi resmi pemerintah. Sebaliknya, peran partai politik diposisikan sebagai jembatan komunikasi non-formal yang dinamis untuk membangun kepercayaan dengan kekuatan politik di berbagai negara.
Di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks—mulai dari konflik energi hingga ketidakpastian ekonomi—Indonesia dinilai memerlukan pendekatan diplomasi yang fleksibel namun tetap terukur. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif menjadi kompas utama bagi Golkar untuk memperluas jejaring tanpa terikat pada blok kekuatan dunia tertentu.
Guna memastikan keselarasan langkah, Golkar mewajibkan seluruh aktivitas internasionalnya berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan. Sinergi ini krusial agar misi yang dibawa tetap sejalan dengan agenda strategis nasional serta memahami dinamika lokal negara mitra secara komprehensif.
Melalui komunikasi antarmasyarakat (people-to-people) dan antarkekuatan politik (party-to-party), Golkar optimistis dapat memperluas dukungan internasional terhadap agenda Indonesia. Kerja sama ini diharapkan mampu meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara penengah yang berkontribusi aktif pada perdamaian dunia.
