Eskalasi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz kini memberikan dampak nyata terhadap sektor logistik nasional. Kenaikan harga bahan bakar global yang dipicu oleh konflik tersebut telah menekan margin keuntungan para operator, di mana biaya operasional meningkat jauh lebih pesat dibandingkan penyesuaian tarif yang mampu dibebankan kepada pelanggan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengungkapkan bahwa pelaku usaha transportasi truk saat ini berada dalam posisi dilematis. Meskipun telah ada penyesuaian tarif sebesar 15% dalam tiga bulan terakhir, angka tersebut belum mampu menutup lonjakan biaya operasional yang bagi sebagian perusahaan telah menembus angka di atas 20%.
Dari sisi pelayaran, Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Raja Oloan Saut Gurning, mencatat bahwa moda angkutan laut merupakan yang paling terdampak. Dengan porsi biaya bahan bakar mencapai 60% dari total operasional, kenaikan harga minyak global memaksa operator untuk berinovasi melalui langkah-langkah efisiensi, seperti penerapan slow steaming dan optimalisasi distribusi gabungan untuk mempertahankan arus kas perusahaan.
Di tengah ketidakpastian ini, para pelaku usaha mendesak adanya peran aktif pemerintah guna merumuskan kebijakan yang mampu menopang daya tahan industri logistik. Tanpa dukungan kebijakan strategis, kekhawatiran mengenai terganggunya rantai pasok nasional menjadi ancaman nyata seiring dengan inflasi di sektor transportasi yang mulai merangkak naik.
Para pelaku usaha kini mulai beralih dari skema kontrak jangka panjang dengan harga tetap ke model kontrak fleksibel. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga energi global yang diprediksi akan terus bergejolak selama eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat belum menemukan titik temu.
