Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) memperkuat sinergi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mempercepat pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau. Langkah strategis ini ditinjau langsung oleh Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat saat mengunjungi kawasan Minas pada Sabtu (15/8/2026).
Proses pemulihan lahan bekas operasi migas ini mengedepankan pendekatan teknologi modern yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan kondisi geografis dan tingkat kontaminasi di setiap lokasi. Dua metode utama yang diterapkan adalah bioremediasi, yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme pengurai hidrokarbon, serta fitoremediasi yang mengoptimalkan kemampuan vegetasi tanaman tertentu untuk menetralisasi polutan.
Hingga pertengahan tahun 2026, proyek pembersihan ini mencatatkan perkembangan positif. Dari target 250 lokasi yang direncanakan, sebanyak 63 titik telah mendapatkan persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) dari kementerian terkait. Sebanyak 26 lokasi di antaranya kini telah selesai dipulihkan, dengan 17 titik telah resmi mengantongi Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
Di samping fokus pada pembenahan ekologi, program pemulihan ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat sekitar. PHR berkomitmen memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal serta melibatkan penyedia jasa dan barang dari daerah setempat. Kebijakan ini dijalankan dengan mematuhi regulasi ketat SKK Migas, termasuk optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai Pedoman Tata Kerja (PTK) 007.
Kepala Kelompok Kerja K3LL SKK Migas, Ivan Fadlun Azmy, menekankan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan industri hulu migas nasional. Senada dengan itu, Direktur Utama PHR Muhamad Arifin menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan lingkungan harus berjalan selaras dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Kolaborasi ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga target peta jalan tuntas pada tahun 2030 mendatang.
