Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FOSMAS) secara tegas meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Aceh Selatan untuk bersikap transparan terkait proses investigasi dugaan keterlibatan oknum anggota legislatif dalam operasional dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua FOSMAS, Syarbaini, menilai penjelasan yang diberikan oleh Ketua BKD DPRK Aceh Selatan, Mistan Aulia, sejauh ini belum memadai. Ia khawatir ketertutupan informasi tersebut justru akan memicu spekulasi liar di masyarakat serta mencederai integritas lembaga perwakilan rakyat tersebut.
"Sikap tertutup BKD berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan internal di DPRK. Kami meminta BKD membuka daftar nama anggota dewan yang telah dipanggil dan diklarifikasi agar integritas lembaga tetap terjaga," ujar Syarbaini dalam pernyataannya.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua BKD DPRK Aceh Selatan, Mistan Aulia, sebelumnya mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran. Menurutnya, hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterlibatan langsung anggota dewan sebagai pengelola dapur MBG. Mistan menyebut, para anggota dewan yang sempat diperiksa mengaku hanya berperan sebagai investor penyedia bahan, bukan pengelola teknis lapangan.
Meski BKD telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah yayasan pengelola dapur MBG, FOSMAS tetap menuntut keterbukaan data secara komprehensif. Langkah ini dianggap krusial guna memastikan tidak adanya konflik kepentingan serta menjaga komitmen dewan dalam menegakkan kode etik jabatan.
