BATAM – Film bertajuk Tanah Sengketa resmi diputar secara serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Kamis (25/6/2026). Di Kota Batam, pemutaran berlangsung di Mega XXI dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura.
Kegiatan pemutaran film ini digagas oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya mendekatkan isu pertanahan kepada masyarakat luas. Melalui kemasan sinematik yang edukatif dan mudah dipahami, film ini dirancang untuk meningkatkan literasi publik mengenai hak atas tanah, kepastian hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
Amsakar menyatakan bahwa film Tanah Sengketa berhasil merepresentasikan berbagai permasalahan riil yang kerap dihadapi masyarakat dalam urusan kepemilikan dan pengelolaan lahan. Menurutnya, karya ini melampaui fungsi hiburan semata karena mampu memberikan pencerahan kepada penonton tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan.
"Film ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana edukasi. Ia memberi gambaran kepada masyarakat tentang hak atas tanah, kepastian hukum, hingga cara menyelesaikan sengketa," tegas Amsakar.
Wali Kota Batam itu juga menyoroti efektivitas pendekatan kreatif melalui media film dalam menyampaikan pesan-pesan penting. Ia menilai persoalan pertanahan merupakan isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga penyampaian melalui medium yang familiar akan lebih mudah diterima dan dicerna oleh berbagai kalangan.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kepulauan Riau Nurus Sholichin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pemutaran serentak ini. Ia berharap film tersebut tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur, melainkan juga tuntunan yang menambah wawasan publik tentang problematika pertanahan di lingkungan sekitar mereka.
"Kolaborasi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman serta mendukung kepastian hukum di bidang pertanahan," ujar Nurus, seraya menegaskan bahwa penyelesaian maupun pencegahan sengketa tanah membutuhkan sinergi antara instansi pemerintah, mitra kerja, dan seluruh elemen masyarakat.
Pemutaran film Tanah Sengketa secara serentak di berbagai kota di Indonesia diharapkan mampu memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi pertanahan. Lebih jauh, inisiatif ini juga diproyeksikan dapat mendorong penyelesaian sengketa lahan secara tepat dan sesuai koridor hukum yang berlaku.