Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menekankan urgensi dukungan kebijakan pemerintah yang adaptif untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional. Dalam Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan baru-baru ini, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, memaparkan berbagai tantangan berat yang tengah membayangi sektor penerbangan.
Krisis geopolitik yang terjadi di Timur Tengah serta konflik antara Rusia dan Ukraina telah berdampak langsung pada stabilitas operasional maskapai. Lonjakan harga bahan bakar avtur, disertai dengan fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah, menjadi hambatan utama yang memicu penutupan sejumlah rute internasional. Situasi ini dinilai berpotensi mengganggu performa bisnis maskapai jika tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang tepat.
Denon menegaskan bahwa relaksasi regulasi sangat diperlukan agar industri penerbangan tetap mampu memberikan multiplier effect bagi sektor perekonomian lainnya. Ia pun menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Kementerian Perhubungan selama ini dalam merumuskan aturan yang mendukung kesehatan industri, baik untuk maskapai berjadwal, tidak berjadwal, maupun sektor kargo.
Beberapa inisiatif pemerintah yang dinilai krusial antara lain penyesuaian fuel surcharge, penghapusan PPN tiket, optimalisasi biaya jasa bandara (PJP4U dan PJP2U), hingga pemberian insentif bea masuk bagi suku cadang pesawat. Menurut Denon, kebijakan-kebijakan tersebut terbukti membantu maskapai mengubah tantangan menjadi peluang usaha.
Ke depannya, INACA berharap kolaborasi lintas sektoral dapat terus ditingkatkan. Sinergi ini mencakup koordinasi antara maskapai dengan operator bandara, penyedia avtur, jasa groundhandling, perusahaan MRO, hingga lembaga otoritas terkait seperti Kementerian Perhubungan, KPPU, dan Bank Indonesia guna memperkuat ekosistem penerbangan di Tanah Air.
