Pemerintah Kota Bengkulu semakin mempertegas komitmennya dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Bengkulu berpartisipasi aktif dalam Forum Bisnis dan Investasi yang menjadi rangkaian utama Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026).
Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu, Sri Putri Yani, hadir langsung dalam pertemuan strategis yang mempertemukan para pengambil kebijakan daerah dengan pelaku usaha serta investor nasional. Forum ini menjadi wadah krusial bagi pemerintah kota untuk memaparkan potensi ekonomi daerah sekaligus menjajaki peluang kolaborasi yang lebih luas guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.
Fokus utama dalam diskusi tersebut terletak pada upaya transformasi pelayanan publik di sektor perizinan. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan sistem pelayanan yang berbasis digital, transparan, dan efisien demi memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
Sri Putri Yani menekankan bahwa keikutsertaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk mempelajari praktik terbaik dari berbagai daerah lain. Dengan menyerap strategi pengelolaan investasi yang sukses, diharapkan Kota Bengkulu dapat membenahi regulasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung yang ramah investasi.
Selain membahas sektor perizinan, forum ini juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi poin krusial agar investasi yang masuk tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Partisipasi Kota Bengkulu dalam Rakernas APEKSI 2026 ini diharapkan mampu menjadi akselerator bagi pembangunan daerah. Dengan membangun jejaring yang kuat, Pemkot Bengkulu optimis dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi yang menjanjikan, stabil, dan berkelanjutan di tingkat nasional.