Menyongsong target pertumbuhan ekonomi ambisius di atas 10 persen per tahun untuk periode 2026-2030, sektor swasta kini menjadi motor penggerak utama yang krusial. Namun, berbagai kendala prosedural dan kelembagaan dinilai masih menjadi penghalang serius bagi akselerasi bisnis di lapangan. Mantan Wakil Kepala Kantor Majelis Nasional, Dr. Nguyen Si Dung, menekankan perlunya evaluasi jujur terhadap efektivitas kebijakan pengurangan hambatan bisnis yang selama ini diterapkan.

Meskipun data dari VCCI menunjukkan adanya kemajuan signifikan dengan penghapusan ratusan sektor usaha bersyarat melalui Undang-Undang Investasi 2025, pelaku industri masih mengeluhkan adanya "kekosongan hukum" akibat ketidaksinkronan antara penghapusan regulasi lama dan penerbitan aturan baru. Ketidakkonsistenan interpretasi peraturan oleh otoritas lokal juga menambah beban administratif bagi para pengusaha.

Kritik tajam datang dari sektor ekspor makanan laut dan properti. Para pelaku usaha mengibaratkan reformasi saat ini hanyalah "pemangkasan rambut"—sebuah langkah kosmetik yang belum menyentuh inti permasalahan beban operasional yang berat. Selain tekanan biaya logistik internasional yang melonjak, dunia usaha masih harus berjibaku dengan rumitnya verifikasi asal barang serta prosedur persetujuan investasi yang berbelit-belit, terutama di sektor konstruksi dan properti.

Pakar ekonomi dan perwakilan Majelis Nasional, Phan Duc Hieu, menyoroti bahwa pergeseran paradigma diperlukan dalam perancangan kebijakan. Aturan hukum idealnya bersifat konstruktif untuk pengembangan bisnis, bukan sekadar instrumen manajemen atau pengawasan yang justru menciptakan "sub-lisensi" baru. Konsolidasi antar-undang-undang yang saling tumpang tindih menjadi agenda mendesak untuk diselesaikan.

Ke depannya, Majelis Nasional berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih substantif. Fokus utama tidak lagi hanya pada penerbitan dokumen, melainkan memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan mampu memangkas waktu dan biaya secara nyata bagi pelaku usaha di lapangan, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud dengan dukungan ekosistem yang kondusif.