Rencana pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mendapat sambutan positif. Program yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memangkas ketimpangan akses medis antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan renovasi besar-besaran terhadap 10.000 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 7.285 kecamatan. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2030 ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk masing-masing Puskesmas. Selain itu, revitalisasi juga menyasar 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di tingkat kabupaten/kota.
Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang mendekatkan fasilitas medis ke kantong-kantong pemukiman warga di daerah terpencil. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan pembangunan 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta rencana peremajaan 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar memiliki standar pelayanan modern seperti CT Scan, USG, dan layanan jantung.
Kendati demikian, Agung mengingatkan agar pembenahan fisik gedung dibarengi dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Pemerintah mencatat kebutuhan mendesak akan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, serta 55.712 dokter spesialis. Kehadiran fasilitas canggih dinilai akan sia-sia jika tidak ditunjang oleh tenaga kesehatan yang memadai.
Tantangan lain yang disoroti adalah keberlanjutan operasional pascakonstruksi agar tidak membebani anggaran daerah. Meskipun dana transfer ke daerah (TKD) diproyeksikan naik menjadi Rp725,5 triliun pada 2027, transparansi alokasi dan keterbukaan informasi publik tetap menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
