Sektor koperasi di Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan relevansi ekonominya di tengah pertumbuhan jumlah unit yang masif. Data Kementerian Koperasi hingga semester I 2026 mencatat ada lebih dari 224 ribu unit koperasi, namun efektivitas dan kontribusi nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih menjadi sorotan tajam para praktisi ekonomi.
Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), mengungkapkan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB nasional dalam satu dekade terakhir stagnan di angka 1,04%. Ia menilai angka ini jauh dari amanat konstitusi yang menempatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Masalah utama terletak pada ketergantungan sektor koperasi yang masih didominasi oleh unit Simpan Pinjam (KSP), yang sebagian besar pembiayaannya hanya menyasar aspek konsumsi rumah tangga.
Selain masalah orientasi bisnis, Suroto juga menyoroti maraknya koperasi yang hanya menjadi kedok praktik rentenir atau sekadar 'papan nama'. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan pembersihan terhadap koperasi abal-abal tersebut, sembari mengupayakan konsolidasi bagi KSP yang sehat agar mampu memiliki skala ekonomi yang lebih kompetitif dan profesional di pasar keuangan.
Lebih jauh, ia menekankan perlunya kesetaraan kebijakan antara koperasi dan lembaga perbankan. Menurutnya, koperasi di Indonesia masih sering terpinggirkan dalam akses fasilitas negara seperti subsidi bunga atau penjaminan simpanan, berbeda dengan praktik di negara-negara maju. Ketimpangan regulasi ini dinilai menghambat pertumbuhan koperasi sebagai entitas yang melayani kepentingan anggota, bukan sekadar mengejar profitabilitas.
Terkait inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Suroto memandang hal tersebut sebagai potensi kekuatan ekonomi baru di akar rumput. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup. Pemerintah harus segera membangun ekosistem pendukung, seperti integrasi penyaluran kebutuhan pokok dan akses kredit program, agar koperasi tersebut mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini membebani masyarakat desa.
