Hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta tak pernah sepi dari deru mesin dan bunyi klakson yang bersahutan. Setiap pagi dan sore, kemacetan padat tetap menjadi panorama rutin di jantung ibu kota. Ironisnya, armada transportasi publik yang melintas di koridor yang sama justru kerap terlihat sepi penumpang.

Kondisi ini terjadi kendati Pemerintah Provinsi Jakarta terus menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi umum demi mengurai kemacetan dan mempermudah pergerakan warganya. Tingkat konektivitas antarmoda transportasi publik di Jakarta dan wilayah penyangganya bahkan diklaim telah mencapai 93 persen, sebuah angka yang secara teori seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas tanpa ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Mayoritas warga Jakarta masih setia menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, untuk menunjang aktivitas harian mereka. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara ketersediaan fasilitas transportasi publik dan kenyamanan penggunaannya di mata masyarakat.

Krisna, seorang karyawan swasta berusia 24 tahun, menjadi salah satu potret nyata dari dilema tersebut. Setiap hari ia mengandalkan sepeda motor Honda Beat-nya untuk menempuh perjalanan sejauh 45 kilometer dari kediamannya di Tangerang menuju tempat kerjanya di Jakarta Utara. Meski mengaku berminat beralih ke transportasi umum, sejumlah pertimbangan praktis membuatnya urung melakukannya.

"Sebenarnya saya ingin naik transportasi umum, cuma karena pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi dan jarak dari tempat kerja ke rumah lumayan jauh, jadi saya lebih memilih naik motor," ungkap Krisna saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Kamis (25/6/2026).

Bagi Krisna, perhitungannya sederhana namun mendasar. Apabila ia memilih menggunakan Transjakarta atau KRL Commuter Line, waktu perjalanannya bisa membengkak hingga dua jam lantaran harus berpindah-pindah moda, dari halte bus menuju stasiun kereta, dan sebaliknya. Sebaliknya, dengan mengendarai sepeda motor, ia hanya membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam meskipun harus bergelut dengan kemacetan di sepanjang rute.

Selisih 30 menit itu menjadi faktor krusial yang membuat Krisna dan banyak komuter lainnya lebih rela menghadapi kemacetan ketimbang harus menanggung kerumitan transit antarmoda. Realitas ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk tidak sekadar memperluas jaringan transportasi publik, tetapi juga menyederhanakan proses perpindahan antarmoda agar benar-benar efisien dan kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi.