Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil langkah strategis dengan memperkuat sistem pendidikan kesehatan reproduksi bagi para santri di lingkungan pondok pesantren. Inisiatif ini dirancang bukan hanya untuk membekali karakter dan menjaga kesehatan fisik santri, melainkan juga sebagai upaya preventif yang nyata terhadap potensi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama tersebut.
Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Kerakyatan, Alissa Qatrunnada Wahid, mengungkapkan bahwa pesantren memiliki potensi strategis yang sangat besar dalam menanamkan pemahaman ini. Menurutnya, pesantren mengemban peran ganda yang unik di masyarakat, yakni bertindak sebagai institusi pendidikan formal sekaligus ruang pengasuhan bagi para santri.
Alissa menyoroti tantangan zaman saat ini di mana generasi muda sangat rentan terpapar informasi perilaku seksual dari berbagai sumber digital tanpa dibekali pengetahuan yang memadai. Oleh sebab itu, edukasi kesehatan reproduksi yang terstruktur di pesantren dinilai sangat krusial agar para santri memiliki kesadaran dan kemampuan mengambil keputusan terbaik bagi masa depan mereka.
Langkah nyata dari program ini diwujudkan melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang menyelenggarakan Halaqah Implementasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi Santri di Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan ini berfokus pada penyusunan dan sosialisasi modul khusus kesehatan reproduksi yang diselaraskan dengan nilai-nilai luhur pesantren.
Program ini tidak berhenti pada tingkat diskusi, melainkan akan berlanjut pada pelatihan khusus (Training of Trainers) bagi para pendidik atau ustaz dan ustazah. Selain itu, GKMNU juga akan membentuk kelompok santri sebagai pendidik sebaya (peer educator) serta mendorong para pengasuh muda seperti 'gus' dan 'ning' untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan digital.
Urgensi edukasi ini juga diperkuat oleh data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan tingginya masalah kesehatan remaja di Indonesia. Berdasarkan data program Cek Kesehatan Gratis, sebanyak 30 persen peserta didik kelas 7 dan 10 terdiagnosis mengalami anemia. Melalui modul komprehensif ini, pesantren diharapkan mampu mengintervensi berbagai potensi kemudaratan, mulai dari masalah gizi buruk hingga dampak negatif media sosial.
