Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menekankan pentingnya menjaga kesehatan otak dan perkembangan kognitif anak sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Langkah ini dinilai sebagai investasi krusial demi mencetak generasi masa depan bangsa yang cerdas dan produktif. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Pediatric Science & Health Summit 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Di hadapan sekitar 500 dokter spesialis anak, Taruna menjelaskan bahwa fase 1.000 HPK merupakan periode emas saat perkembangan otak anak berjalan sangat cepat. Proses krusial ini ditopang oleh asupan nutrisi yang tepat serta kemampuan adaptasi otak atau neuroplastisitas. Lebih lanjut, ia menyoroti hubungan erat antara saluran pencernaan dan otak melalui konsep gut-brain axis, di mana keseimbangan mikrobiota usus turut mengendalikan kekebalan tubuh dan perkembangan saraf sejak dini.

Menurut Taruna, penerapan nutrisi presisi yang didukung oleh kesehatan mikrobiota usus terbukti efektif mengoptimalkan struktur otak, meningkatkan neuroplastisitas, serta memperkuat sistem imun. Upaya ini menjadi krusial mengingat tantangan gizi buruk masih membayangi anak-anak di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan data terkini, masalah gizi anak masih menjadi pekerjaan rumah besar. Secara global, prevalensi stunting mencapai 23,2 persen. Sementara di Indonesia, dari sekitar 22,6 juta balita, angka stunting tercatat berada di kisaran 19,8 persen, dengan persentase wasting 6,3 persen dan overweight 3,3 persen. Taruna menegaskan bahwa investasi sebesar US$1 untuk tumbuh kembang anak usia dini berpotensi memberikan timbal balik ekonomi hingga US$13 di masa depan berkat peningkatan produktivitas masyarakat.

Guna mengatasi persoalan ini, BPOM berkomitmen memperketat pengawasan pangan olahan, khususnya bagi bayi dan anak-anak, agar selalu memenuhi standar mutu keamanan berbasis bukti ilmiah. Regulasi yang ketat dinilai bukan sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai pelindung konsumen sekaligus jaminan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Sebagai langkah konkret di kawasan Asia Tenggara, Kepala BPOM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat kemitraan strategis melalui skema Triple Helix (akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah). Kolaborasi ini dipercaya mampu mempercepat penelitian, memperluas akses pangan berkualitas, serta memperkokoh sistem regulasi kesehatan demi kawasan yang lebih sehat dan sejahtera.