Polarisasi politik yang menguat dan fragmentasi sosial telah menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Pengamat politik Boni Hargens memperingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menghambat perbaikan tata kelola pemerintahan dan menggerus kohesi sosial yang merupakan kekuatan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan Boni dalam Dialog Persatuan Nasional yang diselenggarakan Indonesia Millennials Center (IMC) di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026. Menurutnya, isu persatuan nasional kini telah menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana kebangsaan, di tengah polarisasi yang terjadi vulgar di ruang sosial dan politik.
"Persatuan nasional itu menjadi isu terbesar hari ini. Faksionalisasi, perpecahan di dalam masyarakat sipil, polarisasi politik, itu terjadi secara vulgar belakangan dan itu yang membuat situasi ini tidak menentu," kata Boni. Ia menilai perbedaan pandangan politik dalam demokrasi adalah hal lumrah, namun ketika berkembang menjadi polarisasi tajam dan berkepanjangan, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga soliditas bangsa.
Oleh karena itu, Boni menekankan pentingnya membangun ruang dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Kritik publik terhadap kebijakan negara harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang perlu didengar, bukan dihindari. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut mampu membangun komunikasi yang lebih efektif agar kebijakan yang memiliki tujuan baik tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Boni juga menegaskan bahwa persatuan nasional bukan sesuatu yang otomatis terbangun, melainkan harus dirawat melalui kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok maupun afiliasi politik. Ia menilai semangat persatuan menjadi modal utama Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga dinamika politik yang terus berkembang.
Selain membahas kondisi politik nasional, Boni juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang tujuannya baik, yakni meningkatkan kualitas generasi muda. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menindak oknum yang diduga menyalahgunakan program tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Indonesia Millennials Center (IMC), Yerikho Silalahi, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari kuatnya persatuan nasional. Ia menekankan perlunya mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat agar agenda pembangunan dan reformasi tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, dengan semangat Persatuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ketiga Pancasila sebagai pijakan.
